Reses DPRD Kabupaten Bogor Gelar Reses Masa Sidang III di Dapil IV, Serap Aspirasi Masyarakat Tenjolaya

 

Bogor – Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) IV menggelar Reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 di Aula Kantor Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Selasa (14/7/2026). Kegiatan tersebut bertujuan menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan program pembangunan serta pengawasan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bogor.

Reses dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor, yakni H. Wasto, S.Hut., M.Pd. dari Fraksi PKS, Ridwan Muhibi dari Fraksi Golkar, Ruhiyat Sujana dari Fraksi Demokrat, dan Azwar Anas dari Fraksi NasDem. Hadir pula Camat Tenjolaya Dr. Apid Junaedi, SSTP., M.Si., unsur Forkopimcam, para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur kepemudaan.

Kegiatan berlangsung secara dialog interaktif. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai usulan dan permasalahan yang dihadapi di wilayah Kecamatan Tenjolaya. Salah satu aspirasi yang menjadi perhatian adalah kondisi SD Negeri Sinarwangi yang mengalami longsor dan dinilai membahayakan keselamatan siswa.

Menanggapi aspirasi tersebut, H. Wasto menyampaikan bahwa dirinya bersama anggota DPRD lainnya, yakni Azwar Anas, Ridwan Muhibi, dan Ruhiyat Sujana, langsung meninjau lokasi SD Negeri Sinarwangi untuk melihat kondisi yang sebenarnya.

"Kami bersama rekan-rekan anggota DPRD langsung turun ke lokasi untuk memastikan kondisi SD Negeri Sinarwangi yang terdampak longsor. Kami juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait, dan penanganan darurat terhadap longsoran serta perbaikannya direncanakan dapat direalisasikan pada tahun ini," ujar H. Wasto.

Selain penanganan darurat, H. Wasto mengatakan pihaknya akan memperjuangkan agar SD Negeri Sinarwangi masuk dalam program revitalisasi pada Tahun Anggaran 2027.

"Kami akan mengawal usulan revitalisasi sekolah ini pada tahun 2027. Mohon dukungan semua pihak agar dapat terealisasi, karena sekolah ini menjadi tempat belajar anak-anak yang setiap hari harus melewati akses yang cukup curam sehingga aspek keselamatan harus menjadi perhatian bersama," katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa tim teknis dari dinas terkait dijadwalkan turun ke lokasi pada pekan depan untuk melakukan verifikasi lapangan. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan rehabilitasi bangunan sekolah serta perbaikan tembok penahan tanah (TPT) yang rusak akibat longsor.

Melalui kegiatan reses ini, para anggota DPRD Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti sesuai skala prioritas dan direalisasikan melalui program pembangunan daerah.


Laporan: JK

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

FJP2 UNGKAP DUGAAN MINIM TRANSPARANSI PROYEK BRONJONG DI LALADON

Gambar
BOGOR – Kamis, 2 Juli 2026, Tim Investigasi Forum Jurnalis Peduli Publik (FJP2) Bogor Raya menyoroti proyek pembangunan bronjong di Kampung Ciherang Kidul, Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, yang diduga belum memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik. Hasil pemantauan di lokasi menunjukkan proyek yang disebut dikerjakan oleh pihak ketiga tersebut belum dilengkapi papan informasi kegiatan. Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh informasi mengenai sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, maupun identitas perusahaan pelaksana. Ketua FJP2 Bogor Raya, R. Dang Ade Suhendar, mengatakan setiap proyek yang menggunakan anggaran pemerintah seharusnya dilaksanakan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui informasi dasar terkait pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian dari akuntabilitas penggunaan anggaran negara sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada publik. «"Kami sudah mengingatkan pelaksana di lapanga...
Baca selengkapnya

PETANI SALAK JAYA DUKUNG PT BSS, MINTA PENGUKURAN 117 HEKTARE LAHAN SEGERA DILAKSANAKAN

Gambar
Bogor – Kelompok Tani Salak Jaya di Kampung Palalangon, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, mengapresiasi keberadaan PT Bahana Sukma Sejahtera (BSS) yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat. Para petani berharap perusahaan segera melakukan pengukuran terhadap lahan garapan seluas 117 hektare guna memberikan kepastian batas lahan dan menciptakan ketertiban dalam pengelolaan kawasan. Harapan tersebut disampaikan Wakil Kelompok Tani Salak Jaya, Asep Mustaba, saat kegiatan penanaman sayur dan buah bersama warga di Kampung Palalangon, Selasa (14/7/2026). Menurut Asep, keberadaan PT BSS memberikan manfaat bagi masyarakat karena warga masih dapat memanfaatkan lahan melalui sistem tumpang sari dengan menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Kegiatan tersebut dinilai mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. "Adanya PT BSS di Kampung Palalangon sangat bermanfaat. Warga bisa tumpang sari, menanam sayuran dan buah-buahan, sehingga dapat membantu pe...
Baca selengkapnya

PENGAWASAN TA 2026, WAKIL KETUA KOMISI II DPRD JABAR APRESIASI KOLABORASI PT MBI DENGAN PEMDES NANGGERANG DALAM PENGEMBANGAN PERTANIAN

Gambar
SUKABUMI – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) V Kota/Kabupaten Sukabumi, Dra. Hj. Lina Ruslinawati, melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran (TA) 2026, Sabtu (4/7/2026). Kegiatan diawali dengan dialog bersama masyarakat di Aula Desa Nanggerang. Turut hadir Direktur Keuangan PT Mandiri Banana Indonesia (PT MBI), Septy Diana, Kepala Desa Nanggerang Unang Suwandi beserta jajaran, kader Partai Gerindra, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Dalam sambutannya, Hj. Lina Ruslinawati menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. "Kami hadir untuk menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi. Selain itu, kami juga ingin mendengarkan langsung aspirasi masyarakat agar menjadi baha...
Baca selengkapnya